Corona Merajalela, Perantau Jabodetabek Malah Colong Start Mudik
Friday, March 27, 2020
Edit
Pemerintah telah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan mudik. Namun, baru saja diimbau untuk tidak mudik, para perantau di Jakarta sudah berbondong-bondong colong start untuk pulang kampung lebih awal dari yang biasanya dilakukan saat lebaran.
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan sejak tanggal 20 hingga 22 Maret kemarin, terjadi beberapa peningkatan penumpang pada beberapa terminal tipe A di luar Jakarta. Penumpangnya pun kebanyakan dari Jabodetabek.
Budi mengatakan kegiatan ekonomi yang lumpuh di Jakarta, disinyalir jadi alasan untuk orang-orang ini pulang kampung lebih awal.
"Kami mensinyalir ada mudik yang sebelum waktunya. Karena kan kegiatan ekonomi di Jakarta ada penurunan. Catatan kami tanggal 20, 21, 22 ada lonjakan terminal tipe A di daerah yang datang dari Jabodetabek," kata Budi lewat video conference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).
Kebanyakan, Budi mengatakan arus lonjakan penumpang terjadi di Jawa Tengah, mulai dari Wonogiri, Purwokerto, hingga Solo.
"Ada beberapa di Jawa Tengah yang ada lonjakannya, di Wonogiri, Purwokerto, Solo dan beberapa tempat lain. Mappingnya memang banyak yang cenderung balik ke daerah masing-masing," jelas Budi.
Lonjakan penumpang mudik ini membuat virus corona meluas?
Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan dia mendapatkan laporan mengenai jumlah orang dalam pemantauan (ODP) karena virus corona meningkat di Sumedang. Limpahan penumpang mudik dari Jabodetabek dinilai jadi biang keroknya.
Karena hal tersebut maka Adita menegaskan niat pemerintah untuk melarang mudik. Dia khawatir apabila mudik tidak dilarang jumlah zona merah virus corona makin meluas ke daerah lainnya.
"Baru saja kami terima laporan di Sumedang ODP meningkat karena dapat limpahan mudik dari Jabodetabek. Ini tuh belum puncaknya, maka kalau nggak ada pelarangan kita khawatir ini akan makin luas Covid-nya dan menambah zona merah," kata Adita pada kesempatan yang sama.
Kembali ke Budi, dia pun meminta para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur berkordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Dinkes dan BPTD diminta untuk melakukan pengecekan dan pemantauan kepada masyarakat yang berbondong-bondong mudik duluan dari wilayah Jabodetabek.
Dia meminta agar seluruh penumpang dari Jabodetabek diidentifikasi kesehatannya. Apakah ada yang merupakan orang dalam pemantauan (ODP) atau bahkan sudah ada yang menjadi pasien dalam pemantauan (PDP). Seperti diketahui Jakarta sendiri menjadi wilayah dengan penularan virus corona tertinggi di Indonesia.
"Jadi apakah dari yang masuk sudah ODP atau PDP. Kalau ada yang dinyatakan PDP, ada isolasi 14 hari," ungkap Budi.
Kemenhub sendiri sudah mulai menyusun strategi untuk mencegah masyarakat mudik, sembari menunggu keputusan apakah mudik akan dilarang. Apa saja strateginya?
Budi mengaku pihaknya mulai membuka opsi untuk mengurangi angkutan bus dari Jakarta untuk ke luar kota sebelum pemerintah mendapatkan keputusan soal opsi larangan mudik.
"Pembatasan kendaraan bus bisa juga saya akan bicarakan ke Pak Yani (Direktur Angkutan Jalan), apakah bisa pengurangan bus," ujar Budi.
Budi juga meminta jajaran RT-RW (Rukun Tetangga-Rukun Warga) pun ikut menahan masyarakatnya bepergian. Jajaran RT-RW bisa mengakomodir bantuan atau insentif dari masyarakat yang mampu untuk diberikan kepada para pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatan karena corona.
Pasalnya, banyak pekerja di sektor informal yang merantau di Jakarta dan mudik menjadi keharusan. Denhan bantuan yang diakomodir RT-RW, diyakini bisa membujuk perantau yang bekerja di sektor informal untuk tidak mudik.
"Jadi ini insentif juga bisa dari masyarakat, misalnya bagi masyarakat yang mampu, bantu lingkungannya. Mungkin di tingkat RT/RW yang bisa mengakomodir bisa saja mereka membujuk orang yang mau mudik, khususnya yang kerja di sektor informal untuk tidak pulang," kata Budi.
"Dikasih insentif sembako atau lainnya, kasih dia kegiatan untuk dapatkan makan dan pendapatan," ungkapnya.
Menurut Budi, untuk mencegah orang mudik bukan cuma dibutuhkan larangan plus hukuman untuk yang melanggar. Harus ada ganjaran bagi mereka yang tidak mudik, apalagi bagi perantau yang bekerja di sektor informal.
"Kalau mau pelarangan itu butuh reward punishment. Kalau mudik akan dapat hukuman apa, dan kalau mereka yang tidak mudik, mungkin sektor informal, diarahkan untuk dapat bantuan," ungkap Budi.
Sementara itu, Adita mengatakan soal opsi larangan mudik, Kemenhub memang berkomitmen tegas untuk mengusulkan larangan. Namun, keputusan akan diambil usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
"Pada intinya, sebenarnya kita akan melarang mudik cuma butuh keputusan tinggi di ratas. Mengapa dilarang? Karena ini (mudik) menjadi potensi perluasan virus," kata Adita.
Artikel Asli
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan sejak tanggal 20 hingga 22 Maret kemarin, terjadi beberapa peningkatan penumpang pada beberapa terminal tipe A di luar Jakarta. Penumpangnya pun kebanyakan dari Jabodetabek.
Budi mengatakan kegiatan ekonomi yang lumpuh di Jakarta, disinyalir jadi alasan untuk orang-orang ini pulang kampung lebih awal.
"Kami mensinyalir ada mudik yang sebelum waktunya. Karena kan kegiatan ekonomi di Jakarta ada penurunan. Catatan kami tanggal 20, 21, 22 ada lonjakan terminal tipe A di daerah yang datang dari Jabodetabek," kata Budi lewat video conference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).
Kebanyakan, Budi mengatakan arus lonjakan penumpang terjadi di Jawa Tengah, mulai dari Wonogiri, Purwokerto, hingga Solo.
"Ada beberapa di Jawa Tengah yang ada lonjakannya, di Wonogiri, Purwokerto, Solo dan beberapa tempat lain. Mappingnya memang banyak yang cenderung balik ke daerah masing-masing," jelas Budi.
Lonjakan penumpang mudik ini membuat virus corona meluas?
Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan dia mendapatkan laporan mengenai jumlah orang dalam pemantauan (ODP) karena virus corona meningkat di Sumedang. Limpahan penumpang mudik dari Jabodetabek dinilai jadi biang keroknya.
Karena hal tersebut maka Adita menegaskan niat pemerintah untuk melarang mudik. Dia khawatir apabila mudik tidak dilarang jumlah zona merah virus corona makin meluas ke daerah lainnya.
"Baru saja kami terima laporan di Sumedang ODP meningkat karena dapat limpahan mudik dari Jabodetabek. Ini tuh belum puncaknya, maka kalau nggak ada pelarangan kita khawatir ini akan makin luas Covid-nya dan menambah zona merah," kata Adita pada kesempatan yang sama.
Kembali ke Budi, dia pun meminta para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur berkordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Dinkes dan BPTD diminta untuk melakukan pengecekan dan pemantauan kepada masyarakat yang berbondong-bondong mudik duluan dari wilayah Jabodetabek.
Dia meminta agar seluruh penumpang dari Jabodetabek diidentifikasi kesehatannya. Apakah ada yang merupakan orang dalam pemantauan (ODP) atau bahkan sudah ada yang menjadi pasien dalam pemantauan (PDP). Seperti diketahui Jakarta sendiri menjadi wilayah dengan penularan virus corona tertinggi di Indonesia.
"Jadi apakah dari yang masuk sudah ODP atau PDP. Kalau ada yang dinyatakan PDP, ada isolasi 14 hari," ungkap Budi.
Kemenhub sendiri sudah mulai menyusun strategi untuk mencegah masyarakat mudik, sembari menunggu keputusan apakah mudik akan dilarang. Apa saja strateginya?
Budi mengaku pihaknya mulai membuka opsi untuk mengurangi angkutan bus dari Jakarta untuk ke luar kota sebelum pemerintah mendapatkan keputusan soal opsi larangan mudik.
"Pembatasan kendaraan bus bisa juga saya akan bicarakan ke Pak Yani (Direktur Angkutan Jalan), apakah bisa pengurangan bus," ujar Budi.
Budi juga meminta jajaran RT-RW (Rukun Tetangga-Rukun Warga) pun ikut menahan masyarakatnya bepergian. Jajaran RT-RW bisa mengakomodir bantuan atau insentif dari masyarakat yang mampu untuk diberikan kepada para pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatan karena corona.
Pasalnya, banyak pekerja di sektor informal yang merantau di Jakarta dan mudik menjadi keharusan. Denhan bantuan yang diakomodir RT-RW, diyakini bisa membujuk perantau yang bekerja di sektor informal untuk tidak mudik.
"Jadi ini insentif juga bisa dari masyarakat, misalnya bagi masyarakat yang mampu, bantu lingkungannya. Mungkin di tingkat RT/RW yang bisa mengakomodir bisa saja mereka membujuk orang yang mau mudik, khususnya yang kerja di sektor informal untuk tidak pulang," kata Budi.
"Dikasih insentif sembako atau lainnya, kasih dia kegiatan untuk dapatkan makan dan pendapatan," ungkapnya.
Menurut Budi, untuk mencegah orang mudik bukan cuma dibutuhkan larangan plus hukuman untuk yang melanggar. Harus ada ganjaran bagi mereka yang tidak mudik, apalagi bagi perantau yang bekerja di sektor informal.
"Kalau mau pelarangan itu butuh reward punishment. Kalau mudik akan dapat hukuman apa, dan kalau mereka yang tidak mudik, mungkin sektor informal, diarahkan untuk dapat bantuan," ungkap Budi.
Sementara itu, Adita mengatakan soal opsi larangan mudik, Kemenhub memang berkomitmen tegas untuk mengusulkan larangan. Namun, keputusan akan diambil usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
"Pada intinya, sebenarnya kita akan melarang mudik cuma butuh keputusan tinggi di ratas. Mengapa dilarang? Karena ini (mudik) menjadi potensi perluasan virus," kata Adita.
Artikel Asli
